Petisi Referendum Papua Barat Di Ajukan Ke PBB Datangkan Kontroversi

Petisi Referendum Papua Barat Di Ajukan Ke PBB Datangkan Kontroversi

Berita Politik - Petisi Referendum oleh masyarakat Papua Barat yang diajukan dalam beberapa waktu terakhir, Akhirnya sampai ke PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hal ini disampaikan oleh Media Massa Australia.

Petisi Referendum tersebut sudah ditandatangani oleh 1,9 juta penduduk asli Papua Barat. Jika dipersentasekan kira-kira jumlah itu setara dengan 70 % dari total penduduk diwilayah itu.

Meski memang tidak diketahui kapan waktu jelasnya penyampaian petisi ini ke Dewan Keamanan PBB, Menurut kantor berita ABC. Mereka juga memberitakan ini diwebsite mereka www.abc.net.au.

Silahkan Dibaca Juga : Sri Mulyani Geram Resiko Utang PLN Bocor Ke Publik

Namun sampai saat ini PBB masih ingin menyelidiki lebih lanjut soal pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia yang dilakukan kepada warga Papua. Selain itu banyak berita yang bernada provokatif yang menyebutkan bahwa petisi itu didukung oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare.

Kantor ABC juga membeberkan jika petisi referendum Papua Barat ini sempat dilarang oleh Pemerintah Indonesia untuk diberitakan. Bahkan pemerintah juga menjatuhi hukuman pidana bagi orang-orang yang berani menandatangani petisi tersebut.

Berita Politik Nasional Terkini - Tapi demikian keinginan warga Papua Barat untuk membebaskan dirinya dari Republik Indonesia sudah sangat bulat. Apa lagi dengan dukungan diam-diam kelompok separatis yang menyelundup ke desa-desa di Papua.

Wakil dari anggota separatis itulah yang menegaskan bahwa warga Papua mayoritasnya merasa tidak pernah diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri semenjak era 1969.

Salah satu juru bicara Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda juga membenarkan bahwa penandatanganan petisi itu adalah tindakan berbahaya bagi warga Papua. Karena sudah ada 57 orang yang ditangkap akibat petisi itu.

Menurut informasi lain ada 54 orang warga yang juga disiksa oleh pasukan keamanan Indonesia selama kampanye soal petisi itu di suarakan.

Salah satu situs internet yaitu Avaaz yang berisikan dukungan membentuk kebebasan bagi warga Papua Barat juga diblokir oleh pemerintah Indonesia.

Jason Macleod seorang akdemisi Departemen Studi Perdamaian Dan Konflik di Universitas Sydney berpendapat bahwa referendum adalah sebuah hal yang wajar pada sebuah wilayah yang merasa tertindas.

"Secara nyata dan langsung petisi referendum adalah sebuah sarana untuk mewakili suara rakyat Papua atas dekolinisasi yang dilakukan Pemerintah indonesia. Mereka pasti punya alasan akan hal itu." Ungkap Macleod

"Namun yang pasti tujuan dari rakyat Papua Barat itu adalah untuk menentukan nasibnya sendiri mendapatkan keadilan dan kebebasan." Tuturnya