Kebijakan Tax Amnesty Di Anggap Gagal Total

Kebijakan Tax Amnesty Di Anggap Gagal Total

Berita Ekonomi - Kebijakan pemerintah soal Tax Amnesty di anggap gagal total dan tidak berjalan sesuai target yang semestinya. Hal ini terlihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 36/2017 mengenai Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan.

Menggunakan PP ini, Secara otomatis semua jumlah harta yang dimiliki oleh para wajib pajak harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak. Kemudian tindakan ini dilakukan untuk pemerintah dalam rangka menggenjot penerimaan pajak.

Maka dengan alasan pemerintah yang menganggap proyek Tax Amnesty berjalan lancar ternyata hanyalah opini belaka. Padahal jika kita teliti semua itu sangat tidak berjalan sukses sesuai rencana.

Baca Juga : Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Sikap Donald Trump

PP Nomor 36/2017 ini masih belum diketahui masyarakat luas dan belum mendapat respon negatif yang menimbulkan kegaduhan baru. Dalam hal ini Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan harapannya pada Pemerintah.

Dia berharap agar pemerintah harus jelih dalam menerapkan PP yang baru diberlakukan ini. Jangan sampai ada terjadi pembedaan yang tidak seragam atas pengenaan peraturan pajak baryu ini.

Jika itu terjadi akan berpotensi menciptakan sebuah dispute baru yang implikasinya adalah berujung pada menurunnya lagi kepercayaan masyarakat kepada DJP.

Berita Ekonomi Terkini - Beliau juga menegaskan bahwa PP ini bisa menjadi senjata makan tuan untuk pemerintah. Pihak DJP harus mempunyai target yang akurat, spesifik dan keapikan dalam menata nilai yang diinginkan.

Kalau itu tidak dilakukan dengan pengawasan internal yang ketat, Malah nanti akan berpeluang menimbulkan potensi sengketa perpajakan di masa depan bangsa ini.

Dia juga menyinggung Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan agar terobosan ini tidak salah target lagi seperti program Tax Amnesty yang dibanggakannya kemarin.

Sri Mulyani harus mengakui adanya kelemahan yang membuat kegagalan program Tax Amnesty tersebut. Jangan malah menutupi kekurangan itu dari publik, Karena itu adalah sebuah pembelajaran berharga.

"Saya rasa tanpa bicara Mentri Keuangan dan Dirjen pajak sudah mengetahui tentang hal ini. PP yang dikeluarkan pemerintah berpotensi menimbulkan moral hazard." Tegas Dirut CITA

"Pengawasan terhadap PP ini harus diawasi dengan ketat, Jika tidak mau dimanfaatkan oleh sejumlah oknum internal. Hal ini sangat berbahaya dan beresiko kalau tidak tepat sasaran."

"Ya, kita berharap juga Ibu Sri Mulyani selaku Menkeu cukup bijak dengan PP ini. Belajarlah dari kenyataan kegagalan Tax Amnesty dan cobalah lebih berbesar hati." Tutupnya