DPR Klaim TNI Korupsi Pada Pembelian Helikopter AW 101

DPR Klaim TNI Korupsi Pada Pembelian Helikopter AW 101

Berita Politik Nasional - Anggota DPR Komisi I RI mengklaim TNI diduga tersangkut kasus korupsi pada pemebelian Helikopter AW 101.

Menurut Anggota dewan Komisi I, Supiadin Aries Saputra pemebelian helikopter AW 101 itu sudah sesuai prosedur. Tapi dia meyakini adanya mark up harga yang dilakukan.

Anggota DPR itu juga menyatakan bahwa pengadaan helikopter tersebut merupakan proyek pengadaan alusista di Indonesia. Pengadaan itu adalah kewenangan dari Kementrian Pertahanan dan Keamanan bersama Panglima TNI.

Oleh karena hal itu Menteri Pertahanan pasti tahu mengenai masalah pengadaan helikopter AW 101. Politisi Partai Nasdem itu juga menyebut pengadaan alusista memang wajar untuk sistem pertahanan keamanan negara.

Silahkan Di Baca Juga : Konfrontasi RI-Malaysia Jadi Kesempatan War Proxy Negara Adidaya

Namun dalam hal ini Komisi I DPR mencium adanya perbedaan harga yang ada dipasaran dengan pengajuan dana yang diajukan oleh Kementrian Pertahanan dan Panglima TNI.

"Terkait pembelian untuk pengadaan helikopter AW 101 yang saat ini ramai dibicarakan memang sudah sesuai prosedur yang berlaku. Tapi ada indikasi Mark Up yang harus diselidiki kebenarannya." Ungkap Supiadin di Gedung Nusantara III

"Walaupun memang spesifik alusista yang diajukan oleh TNI dan Menhan tidak diketahui secara umum. Karena hal-hal itu adalah sebuah kerahasiaan dibidang militer dengan sistem senjata yang dilengkapi pada heli itu."

"Tapi menurut kami anggaran yang diajukan sangat tidak logis dan adanya praktek Mark Up harus diselidiki. Mungkin akan  kami kaji ulang semua itu dan melakukan rapat tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI." Tuturnya

Berita Politik Nasional Indonesia - Supiadin juga menambahkan bahwa dirinya yang juga merupakan Purnawirawan TNI berpangkat Mayjen. Jadi dia juga tidak mau langsung menjudge terlalu cepat dalam kasus ini.

Karena dia mengerti dalam kemiliteran ada hal-hal dalam alusista yang memang tidak bisa dibongkar kepublik. Maka itu rapat tertutup adalah solusi terbaik untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang berwenang dengan masalah ini.

Selain itu pihaknya juga akan membentuk Panja Alusista yang bertugas untuk mengecek alusista yang sudah dibeli dilapangan. Semua itu bertujuan memastikan semua alusista yang dibeli sesuai spesisikasi yang diajukan sesuai anggaran.