Bahaya Pengaruh Narco Politic Makin Terasa di Indonesia

Bahaya Pengaruh Narco Politic Makin Terasa di Indonesia

Berita Politik Internasional - Istilah narco Politic ini sebenarnya sudah sempat populer sekitar tahun 1997, Ketika Perserikatan Bangsa-bangsa melakukan sidang dengan negara-negara di Eropa ditahun itu.

Melalui pertemuan United Nations Office Drug and Crime Prevention, PBB telah memperhitungkan nilai penjualan indsutri narkoba didunia yang mencapai 400 Miliyar dolar AS.

Jika dihitung dengan kurs rupiah saat itu nilanya sekitar Rp 4000 Triliun, Data ini sungguh mengejutkan dunia. Omset sebesar itu menjadi mesin ekonomi narkoba atau Narco Economic berarti sudah menandingi bisnis industri minyak dunia.

Survei yang dilakukan oleh PBB tersebut sudah terjadi pada 20 tahun yang lalu. Jika sudah bertahun-tahun kalian bisa bayangkan betapa bahayanya mesin ekonomi narkoba sekarang ini.

Silahkan Baca Juga : DPR Klaim TNI Korupsi Pada Pembelian Helikopter AW 101

Hal inipun mencelikkan mata para pengusaha industri minyak dari As dan Eropa maupun negara-negara petrodolar, Meainkan juga ditangan Kartel Narkoba.

Indonesia pun tercatat sebagai salah satu wilayah perkembangan narkoba paling pesat dalam 10 tahun terakhir ini.

Gambaran kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2004 menunjukkan nilai transaksi narkoba berkembang dua kali lipat melebihi APBD Kota Surabaya.

Berita Politik Internasional 2017  - Data ini disurvei melalui LSM Gerakan Anti Narkoba (Granat) berdasarkan rekap yang ada dikantor Polda Surabaya yang mencatat nilai transaksinya mencapai Rp 789 miliyar pertahun.

Selain itu catatan secara catatan nasional mengenai transaksi narkoba ternyata mencapai angka 4 Triliun pertahunnya. Data itu diambil pada tahun 2008, Anda bisa bayangkan jadinya sekarang ?

Beberapa tahun belakangan terakhir saja ditahun 2010 tercatat banyak kasus yang mengungkap Pabrik ekstasi di beberapa kota di Indonesia yang tergrebek kepolisian.

Produksi dari sebuah pabrik ekstasi yang diketahui jumlah produksinya bisa memproduksi 175 ribu butir perharinya. Angka ini tentu sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan bangsa ini.

Coba saja kita ilustrasikan gembong narkoba dapat mendapatkan keuntungan hingga 31 Triliunn pertahun, Tanpa ada potongan pajak apapun. Mari dibayangkan sangat besar potensi mafia narkoba yang merajai perpolitikan di Indonesia.

Bahkan sudah menjadi rahasia umum saat Pemilu tingkat Nasional juga daerah yang memiliki pengaruh uang sangat luar biasa untuk menentukan hasil Pemilu.

Para gembong narkoba ini pasti membutuhkan perlindungan serta kekuasaan yang dapat mencegah mereka dari kasus tersebut.

Maka dari kejadian inilah istilah Narco Politic yang disuarakan oleh PBB ternyata bukan opini belaka. Di wilayah Eropa dan Amerika Serikat praktek Narco Politic ini sudah sangat merajarela.

Kasus ini pernah dialami oleh Presiden josep Estrada beserta para koloninya yang ternyata menhimpun dana dari organisasi kriminal Narkoba sebesar 730 Juta Dolar As.

Dana yang didapatkan sengaja di simpan dibank-bank luar negri agar tidak mudah tercium oleh pihak aparat keamanan. Maka segala kemungkinan terburuk akan terus terjadi kedepannya.

Langkah-langkah untuk menghentikan praktik Narco Politic ini pun seolah masih menjadi opini belaka. Karena sejatinya memang banyak aktor politik yang memanfaatkan peluang dari pebisnis narkoba.

Sebagai imbalannya setelah terpilih untuk menguasai atau menduduki bangku pemerintahan, Mereka akan melindungi para Bandar Narkoba yang memberinya sokongan dana tersebut.