Fahri Hamzah Kritik Gaji KPK Diatas Standar Lembaga DPRRI

Fahri Hamzah Kritik Gaji KPK Diatas Standar Lembaga DPRRI

Berita Politik Terkini - Kecemburuan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR-RI semakin terlihat kepada KPK. Belum lama ini dalam akun twitternya dia menyinggung gaji anggota Komisi Pemeberantasan Korupsi melebihi anggota DPR.

Dalam twitnya itu dia mengatakan bahwa para pegawai KPK mendapatkan gaji yang lebih besar dari lembaga pemerintahan manapun termasuk DPR-RI.

Kurang lebih menurutnya ada sekitar 1000 lebih Pegawai KPK yang mendapatkan standar gaji yang lebih tinggi. Hal inipun seperti membuat dirinya cemburu akan hal tersebut.

Baca Juga : Jaksa Agung Anggap KPK Pengecut Dalam Tangani Kasus di Institusi Lain

Politikus yang mendarat di Senayan dengan Kapal Partai Keadilan Sejahtera ini menilai adanya ketidakadilan. Dirinya merasa timpang, Kendati diberikan gaji yang besar sistem pemantauan pegawai KPK tidaklah ketat.

"Enaknya jadi pegawai KPK yang menikmati biaya operasional dengan standar yang sangat tinggi. Sistem pelaporannya pun  lebih longgar." Sindir Fahri Hamzah di Gedung DPR

Berita Politik Terkini 2017 - Sekedar informasi tambahan saja, Jika merujuk pada komposisi anggaran tahunan KPK tercatat untuk 2017 ini ada sebesar RP 766 Miliar diajukan KPK.

Semua itu untuk anggaran dalam menjalankan roda lembaga. Jumlah yang besar itu, RP 503 Miliar digunakan untuk dukungan manajemen dan tugas teknis, RP 236 Miliar akan digunakan untuk penindakan.

Tidak sampai situ KPK pun kembali mengajukan tambahan sebesar RP 87,7 Miliar untuk menambah jumlah kasus yang nantinya akan ditangani bersama penegak hukum lainnya.

Pimpinan KPK, Alexander Marwata languns menanggapi hal ini dengan menjelaskan bahwa gaji pegawai KPK hanya didapat dari Gaji Pokok, Tunjangan, Hari Tua, Asuransi Kesehatan, dan insentif berdasarkan prestasi kerja.

Menurutnya pegawai KPK tidak diberikan tunjangan seperti anggota DPR seperti rumah dinas atau pun kendaraan pribadi.

"Apa yang mau diirikan dari lembaga kami ? DPR toh, Lebih enak dapat berbagai macam tunjanagan fasilitas. Kami mana ada yang seperti itu. Kalau mau protes ya protes langusng ke Menteri atau Presiden." Cetus Alexander

"Kita tahu juga lah, Bagaimana kinerja KPK selama ini, Jika ibanding DPR-RI. Maaf bukan maksud menyinggung tapi saya selaku pimpinan wajar untuk membela lembaga yang saya pimpin."

"Jangan asal saja mengomentari lembaga kami, Lebih baik koreksi lembaganya sendiri yang dia pimpin. Apa kinerjanya selama ini efektif ? " Sindiran balik dari Ketua KPK itu.