Pertamina Mulai Berani Melawan Pemerintahan

Pertamina Mulai Berani Melawan Pemerintahan

Berita Nasional - Ancaman Pertamina yang mulai berani melawan pemerintahan membuat publik terkaget. Hal ini juga dibenarkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Ketua BPH Migas, Fanshurullah Asa sendiri dalam rangka meresponi ancaman Pt.Pertamina Persero menegaskan pernyatannya dalam Siang Komisi VII DPR. Sidang ini dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri serta jajaran direksi Pertamina.

Berdasarkan Perpres yang telah dibuat, Fanshurullah menyatakan Pertamina wajib untuk melakukan penyaluran BBM jenis penugasan untuk wilayah diluar Pulau Jawa, Madura, Dan Bali.

Lihat Juga : Alasan Kapolri Ingin Pensiun Dini Di Nilai Tidak Tepat Oleh DPR

Tapi sangat disesali, Ada sekitar 294 SPBU diluar Pulau Jawa, Madura dan Bali yang tidak mendapat pasokan BBM jenis penugasan. Hal itu lah yang menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat.

Mulai terjadi ketidak harmonisan hubungan Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina. Hal ini sangat disayangkan sekali oleh anggota Komisi VII DPR dan BPH Migas.

Berita Nasional Terpanas - Pasalnya menurut Ketua BPH Migas ada sekitar 1.904 SPBU yang tidak terselurkan BBM jenis Premium. Padahal Pemerintah sudah menargetkan 5.480 SPBU untuk dipasok dengan wajib.

Selain itu ada 4 Juta KL jenis premium yang tidak terserap oleh Pertamina untuk disalurkan kesleuruh daerah diIndonesia. Hanya sekitar 38,2 Persen saja yang berhasil dipasok selama tahun 2017 ini.

"Ini kami tegaskan ke Pertamina ya ! Ini tidak main-main, Kami meminta Pertamina untuk menjual sesuai Perpres yang telah dibuat. Dan sudah seharusnya Pertamina tunduk akan aturan Pemerintah." Tegas Keta BPH Migas

"Kita mau semua pasokan itu tersalurkan sesuai target yang ditetapkan. Pemerintah tentu kecewa dengan semua ini, Apa lagi Presiden dan para menteri."

"Jika Pertamina tidak berusaha mengubah kondisi ini, Kami tidak segan-segan bersama DPR Komisi VII akan mengambil langkah tegas." Ungkap Fanshurullah.