Penyaluran BBM Penuh Kecurangan , BPH Minta Lakukan OPP

Penyaluran BBM Penuh Kecurangan , BPH Minta Lakukan OPP

Berita Nasional - Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas) akan melaksanakan Operasi Patuh Penyalur (OPP).

Program Opp Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada Bulan Oktober 2017. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar, (Kamis 05-10-2017).

"Sesuai dengan kewenangan dari BPH Migas terdapat dua kewenangan penuh, Yaitu mengenai pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan distribusi dan penyediaan BBM. Untuk itu harus akan dilaksanakan kegiatan Operasi Patuh Penyalur yang sepenuhnya akan dilakukan pada awal 2018. Tutur Ibnu

Silahkan Baca Juga : Presiden Bebaskan Visa Kunjungan Turis Asing Ke Indonesia

"Hari ini kami telah berkoordinasi dengan beberapa instansi dan lembaga dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Migas, dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) terkait dengan pengamanan kegiatan operasi."

Kegiatan OPP tersebut menurut Ibnu, Adalah langkah tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai lembaga penyalur yang merugikan masyarakat dalam hal volume dispenser yang masuk ke BPH Migas dari seluruh Indonesia. Selain itu masalah legalitas juga menjadi dasar pelaksanaan OPP yang harus diperhatikan.

"Sebagai contoh beberapa minggu yang lalu, Masih SPBU yang izinnya masih diurus, Namun kenyataannya SPBU itu sudah lama beroperasi." tutur Ibnu.

Berita Nasional Terkini - Kegiatan OPP ini akan dimulai pada Bulan Oktober 2017 di 5 lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta sebagian Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan OPP untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang terkait dengan program BBM Satu Harga, akan mulai dilakukan pada Bulan November hingga Desember 2017.

Selanjutnya secara nasional OPP di seluruh wilayah Indonesia akan dilanjutkan pada tahun 2018.

"Tahap awal kegiatan pengawasan ini hanya dilakukan di Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat sampai dengan akhir tahun secara random kita lakukan uji petik ke beberapa lokasi. Kemudian nanti secara nasional kita lakukan di 2018, karena memang terkait dengan anggaran di 2018. Termasuk di wilayah-wilayah 3T yang masuk dalam program BBM Satu Harga. Ini masuk dalam wilayah pengawasan BPH Migas,” Sambungnya.

Pengawasan secara nasional tersebut juga akan dilaksanakan dengan cara uji petik berdasarkan laporan dari masyarakat. "Untuk pengawasan nasional yang sistemnya uji petik tetapi kita akan berdasarkan laporan dari masyarakat. Ada laporan masuk yang kita prioritaskan. Di website BPH Migas ada pengaduan itu yang menjadi basis kita." Jelas Ibnu.

OPP akan dilakukan kepada Badan Usaha yang berizin, termasuk penyalur. "Untuk itu kita bekerja sama dengan Ditjen Migas yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, Direktorat Metrologi yang memiliki kewenangan untuk peneraan. Selain itu kita juga bekerja sama dengan Badan Usaha, yakni Pertamina dan AKR, karena memang badan usaha ini memiliki penyalur yang akan menjadi objek dari OPP." pungkas Ibnu.

Berita Ini Dikutip dari www.aktual.com