Konflik Jaksa Dengan Densus Anti Korupsi Polri Timbulkan Skema Politik

Konflik Jaksa Dengan Densus Anti Korupsi Polri Timbulkan Skema Politik

Berita Politik - Konflik yang terjadi antara jaksa dengan Densus Anti Korupsi dari Mabes Polri  menimbulkan skema permasalahan politik. Semua ini disebabkan mereka seperti kelihatan tidak satu atap dalam kasus tipikor.

Tim dari Densus Anti Korupsi secara khusus telah meminta jaksa dari kejaksaan agung untuk bekerjasama. Hal ini mencontoh dari apa yang sudah dilakukan oleh Detasemen khusus 88 Anti teror Polri.

Kapolri Jenderal Tito karnavian pun mengaku bahwa oihaknya tidak mempermasalahkan jika posisi jaksa nantinya tidak mau bekerja sama dengan Polri. Karena selama ini permasalahan korupsi secara independent telah di urus oleh KPK.

Baca Juga : Dukungan Shell Untuk LGBT Berujung Pemboikotan di Indonesia

Situasi ini pun menimbulkan opini yang menyebutkan adanya skema politik yang ingin dijalankan Tito. Kita tahu selama ini kasus tipikor masih belum tuntas. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Seolah-olah memperlambat penyelidikan kasus itu.

Berita Politik Terpanas - Selain itu hubungan yang cukup renggang antara Polri dengan KPK diduga menjadi salah satu alasan Polri ingin bergerak sendiri menyelesaikan kasus yang berbelit-belit ini.

"Kita tahu selama ini kasus tipikor sangatlah lambat penyidikannya, Namun bukan berarti kami bermaksud tidak menghargai lembaga KPK. Tapi sebagai aparat keamanan Indonesia kami juga berhak membantu mereka." Jelas Tito karnavian

"Maka itu saat ini kami sedang meminta koordinasi dari kejaksaan agar ada anggota kmi nantinya yang menjadi citra di kejaksaan agung. Seperti Densus 88 Satga yang sudah bermitra dengan kejaksaan."

"Nantinya langkah kami ini akan mengawasi berkas perkara yang selama ini kerap bolak-balik dari penyidik kejaksa. Hal itu membuat kasus ini menjadi sulit dituntaskan." Tambahannya