Jokowi Didesak Cabut Dubes Indonesia Untuk Myanmar Atas Kasus Rohingya

Jokowi Didesak Cabut Dubes Indonesia Untuk Myanmar Atas Kasus Rohingya

Berita Internasional - Berbagai desakan datang pada Presiden Jokowidodo untuk mencabut dubes Indonesia di negara Myanmar. Hal ini menyusul kasus pembantaian etnis Rohignya yang tidak juga diselesaikan oleh pemerintah Myanmar.

Myanmar seolah saja acuh pada peringatan keras yang dikeluarkan oleh beberapa negara tetangganya. Bahkan Presiden Aung San Suu Ki mengambil sikap politik anti kritik.

Tidak hanya itu saja kritikan yang pernah dikeluarkan Indonesia untuknya tidak dianggap sama sekali. Mereka malah menyuruh Pemerintah Jokowi untuk mengurusi urusan dalam negri sendiri tanpa mencampuri urusan negri mereka.

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan hukum organisasi ASEAN, Indonesia sebagai pendiri ASEAN berhak untuk mengeluarkan kritik bahkan sampai tindakan tegas pada Myanmar.

Baca Juga : Jasa Airport Helper Di Gratiskan Oleh Angkasa Pura II

Padahal selama ini Aung San Suu Ki adalah salah satu pemimpin di ASEAN yang mendapatkan nobel perdamaian dari dunia. Tapi karena sikapnya yang cuek terhadap kasus ini, Rasanya bertolak belakang dengan apa yang dia dapatkan dari penghargaan nobel tersebut.

Dalam kasus ini Wakil Ketua Komisi II DPR menegaskan dengan lantang bahwa Pemerintah Myanmar telah melakukan pembiaran kepada militernya untuk melakukan kriminalitas.

Kelakukan Militer Myanmar dinilai sangat arogan dalam bentuk genoside, Maka Presiden Jokowidodo sedang didesak untuk secepat mungkin mencabut Duta Besar RI yang ada di negara tersebut.

Berita Politik Internasional - Banyak dari berbagai kalangan masyarakat tanah air yang sudah geram atas tingkah pemerintah Myanmar yang angkuh dan arogan. Maka sudah seharusnya negri kita sebagai pendiri ASEAN melakukan langkah nyata dalam memberi sanksi pada Myanmar.

"Ya, Kita sudah meminta presiden untuk menarik pulang Duta Besar Indonesia disana. Kita akan meminta penjelasan atas situasi yang sebenarnya terjadi di Myanmar." Tutur Wakil Sekertaris DPP PKB Lukman Eddy

"Dalam rapat komisi II DPR, Anggota dewan juga sudah mendesak presiden soal ini, Jika memang terbukti Myanmar bersalah mereka harus terima dikeluarkan dari organisasi ASEAN."

"Bahkan jika Myanmar melakukan perlawanan Pemerintah kita harus melakukan penggalangan persiapan militer bersama dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Pasukan ini nantinya akan bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian dikawasan Asia Tenggara." Tutupnya