Harga Elpiji Melon Di Luar Standar, DPR Curigai Oknum Pengawas Bermain

Harga Elpiji Melon Di Luar Standar, DPR Curigai Oknum Pengawas Bermain

Berita Nasional - Baru diketahui ternyata Harga Elipiji Melon 3 KG ternyata banyak yang diluar standar yang ditetapkan pemerintah. Seharusnya harga Elpiji Melon tersebut ada di angka 16.000 pertabungnya.

Hal ini baru diketahui oleh anggota DPRRI lewat laporan dari DPRD yang ditempatkan diberbagai daerah. Kasus inipun sontak menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Pasalnya kejadian ini sudah sering dan sudah lama sekali terjadi di lingkungan warga miskin di Indonesia. Warga miskin harus dipaksa membeli Gas Elpiji Melon 3 KG dengan harga yang melangit bisa dua kali lipat.

Mari Di Simak Juga : China Protes Indonesia Saat Peresmian Nama Laut Natuna Utara

Hal ini disebabkan adanya permainan para Agen dan Distributor besar penyuplai tabung gas Elpiji Melon 3 KG. Mereka melakukannya demi mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat.

Berita Nasional Terpanas - Sontak kasus ini pun mulai diangkat ke meja rapat DPR RI. Para anggota dewan mulai mempertanyakan kinerja pengawasan dilapangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak petugas pengawa dari pemerintahan yang melakukan korupsi besar-besaran.

Yang menjadi fokus wilayah terjadinya kasus ini adalah Karawang, Karena wilayah ini mendapat laporan masuk yang begitu besar soal penggelembungan Harga Gas Elpiji Melon yang paling tinggi.

Didaerah Karawang harga yang diterapkan para Agen kepada konsumen adalah berkisar dari harga 18.000 - 24.000. Bahkan menurut kabar harga itu dapat melambung sampai keangka 30.000 jika mengalami kekosongan.

BP Migas sendiri dalam hal ini, Masih berusaha berkordinasi dengan pengawas dilapangan. Tapi DPRRI telah keburu geram dan membawa hal ini kemeja perundingan di Gedung DPR.

Lemahnya pengawasan yang terjadi tidak lepas dari peran BP Migas yang terkesan cuek akan yang terjadi dilapangan. Seolah-olah mereka tidak mau tahu soal harga-harga yang diterapkan para distributor.

Kinerja Banda Pengawasan Pemerintahan pun juga dinilai penuh dengan kekotoran yang berujung pada tindak korupsi. Sampai saat ini BP Migas belum berani mengeluarkan statemen sedikitpun.

Menurut kabar yang beredar juga, Presiden Jokowidodo yang mendapatkan laporan ini sangat marah. Dia telah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.