Habieb Rizieq Minta Perlindungan ke PBB di Swiss Untuk Lepas Dari Hukum Yang Menjerat Dirinya

Habieb Rizieq Minta Perlindungan ke PBB di Swiss Untuk Lepas Dari Hukum Yang Menjerat Dirinya

Topik Panas Nasional - Ketua Umum sekaligus Imam Besar Habieb Rizieq Shihab belakangan ini diketahui meminta perlindungan hukum pada Komisi HAM PBB terkait kasus chat WhatsApp yang berkonten pornografi yang menjerat dirinya saat ini dengan Firza Husain. Bukan hanya itu dia juga mengaku tidak menerima bila didakwa atas tuduhan makar dan penghinaan pada Pancasila.

Pengacara habieb Rizieq yaitu Kapitra Ampera menuturkan kliennya akan membawa kasus ini sampai keforum international. Mereka juga meminta bantuan hukum dari Arab Saudi untuk menaunginya.

"Klien saya Habieb Rizieq telah bertemu dengan komisioner dari Humans Right PBB dan ini akan ditindak lanjuti setelah bulan Ramadhan yang akan datang." Tutur Kapitra dalam konfrensi pers di AQL Islamic Center,Jakarta, Selasa 15-05-2017

Menurut kuasa hukum Rizieq , Dia sudah menemui daputi komisioner lembaga International tersebut di Kuala Lumpur,Mlaaysia. Selanjutnya nanti Rizieq akan kembali bertolak ke Eropa untuk mendatangi Markas PBB di Jenawa,Swiss.

Baca Juga : Topik Panas - Video Upacara Bendera Dibubarkan Oleh FPI

Habieb Rizieq telah diundang secara khusus ke Jenawa untuk menjelaskan , Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan ada pengacara International yang menawarkan diri untuk membawa ini ke mahkamah International di Den Haag Tegas Kapitra.

Berita Topik Panas - Habieb Rizieq saat ini masih berada di Arab Saudi bersama keluarganya. Dia pun menolak diperiksa oleh Kepolisian dalam kasus-kasus yang menimpa dirinya saat ini. Sampai hari ini beluum bisa dipastikan Rizieq kapan akan kembali ke Indonesia.

Pihak kepolisian sudah menetapkan status Habieb Rizieq sebagai tersangka. Bahkan Presiden Jokowidodo sendiri telah berkordinasi Menkopolhukam, Wiranto untuk menindak tegas HTI dan FPI yang dicurigai sebagai ormas yang anti Pancasila.

Menurut keputusan Presiden Jokowi HTI dan FPI harus dibatasi ruang geraknya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sering kali terjadi masalah yang disundut oleh kedua ormas ini.

Mental bangsa Indonesia yang masih bersumbuh pendek pun menjadi salah satu faktor masih sering terjadinya perselisihan antar etnis dan budaya didalam negri, Apa lagi jika sudah menyinggung hal yang berkaitan dengan agama.