Berita Politik - Jokowi Akan Lakukan Reshuffle Kabinet 2017

Berita Politik - Jokowi Akan Lakukan Reshuffle Kabinet 2017

Berita Politik Indonesia - Kembali lagi di tahun 2017 ini, Presiden Joko Widodo akan mereshuffle kabinetnya. Salah satu politisi ternama Partai Hanura, Dadang Rusdiana berpendapat dia mengerti akan keputusan presiden ini.

Menurutnya, Presiden memang mempunyai hak penuh sebagai Kepala Negara untuk melakukan perombakan dalam kabinetnya. Presiden berhak memberikan nilai dalam pencapaian kinerja dari masing-masing mentertinya.

Diakui oleh Dadang memang sudah terdengar desas desus perombakan kembali dalam kabinet yang akan dilakukan tahun ini. Hanya saja kelihatannya Presiden Jokowi sedang memilah mana yang masih bisa dipertahankan dan mana yang harus diganti.

Baca Juga Berita Politik nasional lainnya : BERITA UPDATE - FOTO ANIES DI BALAI KOTA JADI BAHAN CIBIRAN DI SOSMED

"Kita semua pasti tahu bahwa Jokowi itu adalah karakter pemimpin yang sangat mempunyai perhitungan yang tajam. Beliau tidak mau, Jika pencapaian kerja kementriannya hanya bersifat pencitraan saja." Tutur Dadang

Berita Politik 2017 - Mengenai siapa yang akan terkena reshuffle, Tentunya siapaun tidak boleh asal menebak siapa yang akan diganti nanti. Karena saat ini banyak sekali issue-issue yang didengungkan di media publik.

"Tentunya semua anggota dalam kabinet juga partai harus menerima setiap keputusan Presiden. Tentang siapa dan kapan reshuffle itu akan dilakukan hanya Jokowi lah yang mengetahuinya." Lanjut anggota DPR komisi X itu.

"Partai-partai yang mendukung pemerintah hanya berhak untuk patuh terhadap keputusan yang akan diambil oleh presiden." Tegasnya

"Tapi kami yakin pak Presiden tidak pernah salah dalam menilai setiap kinerja anggota kabinetnya."

Sampai saat ini ada beberapa nama menteri yang ramai dibicarakan media. Konon menurut kabar yang beredar yang akan diganti salah satunya Menteri dalam negri.

Tjahjo Kumolo yang saat ini menjabat sebagai menteri dalam negri dinilai lambat dalam menangani masalah-masalah dalam negri.

Salah satunya soal menangani issue-issue Pilkada 2017 pada tahun ini. Karena hal inilah Presiden menilai adanya kinerja yanjg buruk dalam tanggung jawab menjadi seorang pejabat dalam negri.