Ambisi Jokowi Cetak Sepuluh Juta Surat Tanah, Dapat Kritik Banyak Pihak

Ambisi Jokowi Cetak Sepuluh Juta Surat Tanah, Dapat Kritik Banyak Pihak

Berita Politik Jokowi - Baru-baru ini ambisi Presiden RI yang sedang di targetkan adalah mencetak Sepuluh juta surat tanah untuk masyarakat sebelum tahun 2019. Banyak pihak yang menilai dan memberi kritik atas perintah Presiden yang dinilai terlalu memaksakan dan tidak logika.

Hal ini bukan tanpa alasan, Keputusan ini dinilai tidak melihat kondisi lapangan yang saat ini ada. Salah satu yang mengkritik keputusan Presiden ini adalah Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Petanahan,Anhar Nasution.

Keinginan Jokowidodo ini menurut dirinya terlalu muluk-muluk dan bahkan bisa membawa efek buruk nantinya. Bukan hanya itu dengan jumlah yang ada staff yang sekarang ada,Mustahil untuk mengejar target yang diinginkan Presiden Jokowi.

Berita Politik Terupdate - Beliau menuturkan bahwa target ambisius Jokowi tanpa mempertimbangkan faktor tukang ukur yang ada. Jumlah tukang ukur yang terbatas saat ini dinilai tidak dapat mencakup wilayah diseluruh Indonesia.

Jumlah total tukang ukur di Indonesia kini tidak lebih dari 3000 orang untuk seluruh wilayah Indonesia. Proses pengukuran satu bidang tanah yang diukur oleh satu tukang ukur baru dapat selesai dua minggu sampai proses pencetakan surat.

Jadi dengan jumlah orang saat ini, Anhar Nasution mengatakan Presiden harus mengkaji ulang keputusan untuk menekan Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Masalah yang paling utama adalah dari tahun 1984 BPN sudah tidak mendidik atau melahirkan petugas ukur tanah yang baru.

Baca Juga : Topik Panas - Kejadian Memalukan Bagi Telkomsel Pagi Ini Terjadi

Hal ini lah yang menjadi problem yang lebih dahulu harus dibereskan oleh Presiden menurut pendapatnya.

"Sepuluh juta sertifikat adalah target yang tidak masuk akal. Angka itu terlalu fantastis dan tidak logika. Saat ini pertanyaannya apa staff kementrian mampu menyelesaikan tugas itu ? Apa sudah mempertimbangkan faktor lapangan ? " Tutur Anhar

"Sekarang kita lihat dari petugas ukur yang ada di Indonesia saja,jumlahnya tidak ada lebih dari 3000 orang untuk seluruh indonesia. Satu orang biasanya butuh waktu dua minggu sampai satu minggu untuk menyelesaikan dua surat tanah."

"Dengan perhitungan seperti itu, Apa iya bisa selesai? Saya rasa Presiden terlalu ambisius tanpa membereskan lebih dulu masalah tukang ukur di lapangan yang sudah semakin sedikit."Katanya

"Bukan hanya itu jika terlalu buru-buru dan dipaksakan, Saya hanya takut kedepannya akan terjadi kasus tumpang tindih tanah atau sengketa-sengketa batas dikemudian hari." Tuntasnya